Dengarkabar.com – Wacana penghapusan Pertalite kembali mencuat seiring meningkatnya harga minyak dunia dan membengkaknya beban subsidi energi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pemerintah disebut tengah mengkaji skema baru dengan mengalihkan subsidi dari BBM RON 90 atau Pertalite menuju bahan bakar dengan kualitas lebih tinggi seperti Pertamax.
Meski demikian, hingga kini belum ada keputusan resmi terkait rencana tersebut. Pemerintah masih memantau perkembangan situasi sebelum menentukan kebijakan lebih lanjut.
“Kemarin sempat ada usulan tersebut (penghapusan Pertalite), harga minyak tinggi dan beban subsidi semakin tinggi. Tapi sekarang masih belum ada keputusan apa-apa, masih melihat situasi,” kata sumber Suara.com yang mengetahui persoalan tersebut.
Mengapa Wacana Penghapusan Pertalite Menjadi Sorotan?
Pertalite selama ini menjadi pilihan utama masyarakat karena harganya lebih terjangkau dibandingkan BBM nonsubsidi. Namun, berbagai lembaga internasional dan ekonom menilai skema subsidi yang berjalan saat ini belum tepat sasaran serta memberikan tekanan besar terhadap keuangan negara.
Dalam laporan Indonesia Economic Prospects edisi Juni 2026, Bank Dunia menyoroti bahwa kenaikan harga minyak global mengungkap kelemahan mendasar dalam sistem subsidi BBM Indonesia.
Temuan tersebut menunjukkan bahwa manfaat subsidi energi belum sepenuhnya dinikmati oleh kelompok masyarakat yang paling membutuhkan.
Subsidi BBM Dinilai Lebih Banyak Dinikmati Kelompok Mampu
Bank Dunia mencatat sebagian besar subsidi BBM justru dinikmati oleh kelompok masyarakat dengan tingkat ekonomi lebih tinggi.
Beberapa data yang disampaikan antara lain:
- Sebanyak 20 persen rumah tangga terkaya menikmati sekitar 50 persen total subsidi BBM.
- Belanja subsidi energi mencapai 1,6 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).
- Lonjakan harga minyak dunia terus meningkatkan tekanan terhadap APBN.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa negara mengalokasikan anggaran besar untuk subsidi, tetapi distribusi manfaatnya dinilai belum optimal bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Tiga Usulan Reformasi Subsidi dari Bank Dunia
Untuk memperbaiki efektivitas subsidi energi, Bank Dunia mengajukan tiga rekomendasi kebijakan.
Pertama, pemerintah disarankan menaikkan harga BBM subsidi secara bertahap agar mendekati harga pasar.
Kedua, bantuan tunai langsung diberikan kepada 40 persen rumah tangga termiskin sebagai kompensasi atas dampak kenaikan harga BBM.
Ketiga, penghematan dari pengurangan subsidi dapat dialokasikan untuk memperkuat program perlindungan sosial, meningkatkan investasi publik, serta mendorong penciptaan lapangan kerja.
Berdasarkan simulasi Bank Dunia, reformasi tersebut berpotensi menghasilkan penghematan fiskal sebesar 1,3 persen dari PDB dalam dua tahun. Nilai itu diperkirakan meningkat menjadi 2,1 persen dari PDB ketika kebijakan diterapkan secara penuh.
Apakah Pertalite Akan Langsung Dihapus?
Hingga saat ini, pemerintah belum memutuskan untuk menghapus Pertalite.
Harga Pertalite masih dipertahankan pada level Rp10.000 per liter, sementara Solar subsidi tetap berada di angka Rp6.800 per liter.
PT Pertamina Patra Niaga juga memastikan ketersediaan stok Pertalite dalam kondisi aman. Distribusi ke seluruh SPBU di Indonesia disebut berjalan normal tanpa kendala.
Perusahaan bahkan telah menyiapkan skema penguatan distribusi apabila terjadi peningkatan permintaan akibat peralihan konsumen dari Pertamax ke Pertalite.
Dengan demikian, masyarakat belum perlu khawatir terhadap ketersediaan Pertalite dalam waktu dekat.
Mengapa Isu Penghapusan Pertalite Terus Muncul?
Munculnya spekulasi mengenai penghapusan Pertalite dipicu oleh sejumlah indikator yang berkembang dalam beberapa waktu terakhir.
Pertama, pemerintah terus mengendalikan kuota Pertalite guna menjaga beban subsidi agar tidak semakin membesar.
Kedua, semakin banyak SPBU Pertamina Signature yang hanya menyediakan BBM nonsubsidi, seperti Pertamax, Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex.
Ketiga, pemerintah bersama sejumlah lembaga internasional semakin aktif mendorong penggunaan BBM dengan kualitas lebih baik demi meningkatkan efisiensi energi sekaligus menekan emisi.
Berbagai kondisi tersebut memunculkan persepsi di tengah masyarakat bahwa Pertalite secara bertahap tengah diarahkan menuju masa transisi.
Posisi Pertamax di Tengah Kenaikan Harga Minyak Dunia
Harga Pertamax tercatat naik dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter pada Juni 2026. Meski demikian, pemerintah menilai harga tersebut masih lebih rendah dibandingkan BBM dengan kualitas serupa di sejumlah negara Asia Tenggara.
Data pemerintah menunjukkan harga BBM RON 92 hingga RON 95 di Filipina, Thailand, Laos, Myanmar, dan Singapura berada jauh di atas harga Pertamax di Indonesia.
Pemerintah juga menegaskan bahwa penyesuaian harga Pertamax merupakan konsekuensi dari lonjakan harga minyak dunia yang berlangsung sejak Maret 2026.
Dampak bagi Masyarakat
Wacana penghapusan Pertalite menjadi isu penting karena berkaitan langsung dengan biaya transportasi dan pengeluaran rumah tangga. Apabila reformasi subsidi benar-benar diterapkan, pemerintah perlu memastikan adanya mekanisme perlindungan yang efektif bagi masyarakat berpenghasilan rendah agar dampak ekonomi dapat diminimalkan.
Untuk saat ini, masyarakat masih dapat menggunakan Pertalite seperti biasa karena belum terdapat keputusan resmi terkait penghapusan BBM subsidi tersebut. Pemerintah masih melakukan kajian dengan mempertimbangkan kondisi fiskal, harga minyak global, serta dampaknya terhadap daya beli masyarakat. (LLN/*)
Komentar