Dengarkabar.com – Kembali merangkum perkembangan isu politik nasional yang tengah menjadi perhatian publik. Kali ini, kabar reshuffle Kabinet Merah Putih mencuat menjelang peringatan HUT RI. Informasi yang beredar menyebut Presiden Prabowo Subianto akan melakukan perombakan setelah 17 Agustus 2026. Namun, kabar tersebut menyebut perubahan kabinet hanya berlangsung terbatas untuk mengisi posisi kosong.
Sejumlah Partai Koalisi Angkat Bicara
Wakil Ketua Umum PAN Saleh Partaonan Daulay turut merespons kabar tersebut. Menurutnya, Presiden Prabowo memiliki kewenangan penuh untuk menentukan susunan kabinet. Karena itu, ia meminta partai koalisi tidak terlalu jauh menanggapi isu reshuffle.
“Soal reshuffle, itu adalah hak prerogatif Presiden. Para pembantu dan partai-partai koalisi tidak perlu menanggapi terlalu jauh. Apalagi fenomena reshuffle bukan hanya isu sekarang. Di setiap rezim pemerintahan, isu ini selalu ada,” kata Saleh saat dihubungi.
Selanjutnya, Saleh menyebut Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan meminta kadernya tetap fokus bekerja. Ia juga menyerahkan pembahasan mengenai reshuffle kepada masyarakat. Menurutnya, akademisi dan pengamat dapat memberikan masukan kepada pemerintah.
“PAN meninggalkan ruang diskusi soal itu bagi para akademisi, pengamat, dan masyarakat. Mereka bisa saja menyampaikan pendapat yang baik yang perlu dipertimbangkan. Dengan begitu, semua komponen masyarakat bisa terlibat. Itu tentu baik dalam membangun demokrasi,” ucap dia.
Wakil Ketua Umum Demokrat Dede Yusuf menyampaikan pandangan serupa. Ia menilai keputusan reshuffle tetap berada dalam kewenangan Presiden Prabowo. Sementara itu, Dede menilai para menteri yang menjadi mitra Komisi II DPR telah menunjukkan kinerja baik.
“Hak prerogatif Presiden yang lebih memahami soal itu, kalau di mitra saya di Komisi II, tampaknya sudah perform dengan baik semua,” ujar Dede Yusuf.
Namun, Dede mengaku tidak mengetahui kinerja seluruh menteri dalam Kabinet Merah Putih. Ia hanya mengetahui kinerja kementerian yang menjadi mitra Komisi II DPR. “Kalau untuk semua menteri, saya tidak paham ya. Hanya yang di Komisi II,” imbuhnya.
PDIP Tunggu Penjelasan Pemerintah
Sementara itu, PDIP juga menanggapi kabar perombakan kabinet tersebut. Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira meminta publik menanyakan langsung isu tersebut kepada pemerintah. Ia juga mengarahkan pertanyaan mengenai reshuffle kepada juru bicara Istana.
“Nggak tahu, saya, mesti tanya ke pemerintah, ke jubir Istana,” tutur dia.
Kemudian, Andreas menanggapi penurunan tingkat kepuasan publik terhadap pemerintah dalam sejumlah survei. Menurutnya, pemerintah mungkin memiliki hasil survei sendiri. Karena itu, ia tidak ingin berspekulasi mengenai langkah pemerintah untuk meningkatkan penilaian publik.
“Dari hasil-hasil survei ini, apa respons pemerintah? Pemerintahnya merasa jelek tidak. Mungkin hasil survei tidak seperti yang dilihat pemerintah. Mungkin pemerintah punya hasil survei sendiri,” tutur dia.
Ketua MPR RI Ahmad Muzani juga merespons kabar reshuffle setelah 17 Agustus. Ia menegaskan bahwa urusan perombakan kabinet berada dalam ranah eksekutif. Muzani menyampaikan pernyataan tersebut di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan, Jumat (7/8).
“Saya belum dengar. Itu urusan eksekutif sepenuhnya,” kata Muzani di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan, Jumat (7/8).
Setelah itu, Muzani memilih tidak memberikan komentar lebih jauh mengenai isu tersebut. Ia kembali menegaskan kewenangan Presiden dalam menentukan perubahan susunan kabinet. Menurutnya, keputusan tersebut sepenuhnya menjadi hak prerogatif Prabowo Subianto.
Istana Sebut Belum Ada Rencana Reshuffle
Di sisi lain, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi turut memberikan penjelasan mengenai kabar tersebut. Ia mengatakan pemerintah hingga Jumat (7/8) belum memiliki rencana reshuffle Kabinet Merah Putih. Namun, pemerintah dapat memprioritaskan pengisian sejumlah posisi yang masih kosong jika perubahan terjadi.
“Nah, masalah reshuffle juga perlu kami sampaikan bahwa sampai hari ini belum ada rencana reshuffle Kabinet Merah Putih,” kata Pras kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (7/8).
Kemudian, Prasetyo menjelaskan kemungkinan prioritas pemerintah jika Presiden memutuskan melakukan perubahan kabinet. Pemerintah akan mengutamakan pengisian jabatan yang kosong karena berbagai alasan. Langkah tersebut menjadi salah satu kemungkinan dalam skenario reshuffle.
“Sekali lagi, kalaupun kemudian akan ada terjadi perubahan atau diistilahkan reshuffle, barangkali prioritasnya adalah kepada mengisi jabatan-jabatan yang oleh karena sesuatu hal saat ini jabatan-jabatan itu kosong,” ujarnya.
Saat ini, terdapat sejumlah posisi wakil menteri yang masih kosong. Posisi tersebut mencakup Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan serta Wakil Menteri Pertanian. Meski demikian, Prasetyo belum menjelaskan waktu pemerintah mengisi kedua posisi tersebut.
“Contohnya adalah Wakil Menteri Pertanian, kemudian Wakil Menteri Imipas. Jadi itu kalau mengenai masalah reshuffle,” ujarnya.
Dengan demikian, isu reshuffle setelah 17 Agustus masih menunggu keputusan Presiden Prabowo. Sejumlah partai politik menyerahkan keputusan tersebut sepenuhnya kepada Presiden. Sementara itu, Istana menegaskan pemerintah belum memiliki rencana reshuffle hingga Jumat (7/8).
(LN/*) — Dengarkabar.com
Komentar