Dengarkabar.com – Luas kebakaran hutan dan lahan (karhutla) Indonesia. Data BNPB mencatat area karhutla mencapai sekitar 72.798,73 hektare. Kalimantan Barat mencatat area terbakar paling luas dibandingkan provinsi lainnya. Data tersebut disampaikan Deputi Bidang Pencegahan BNPB Abdul Muhari pada Minggu (22/8/2026).
Kalbar mencatat luas karhutla mencapai 38.310,89 hektare. Riau menyusul dengan area terbakar seluas 16.249,24 hektare. Kemudian, Kalimantan Selatan mencatat 8.019,62 hektare dan Kalimantan Tengah 7.634,46 hektare. Sumatera Selatan mencatat 1.926,23 hektare, sedangkan Jambi mencapai sekitar 658,29 hektare.
BNPB juga mencatat jumlah personel yang bergerak dalam satgas darat. Riau mengerahkan 17.764 personel untuk menangani kebakaran. Selanjutnya, Kalimantan Tengah mengerahkan 10.700 personel dan Sumatera Selatan 11.567 personel. Kalbar mengerahkan 10.010 personel, Jambi 5.818 personel, serta Kalimantan Selatan 1.408 personel.
Secara keseluruhan, satgas darat mengerahkan 57.267 personel untuk menangani karhutla. Jumlah tersebut tersebar pada enam provinsi yang menghadapi kebakaran. Riau menempatkan personel terbanyak dalam penanganan lapangan. Sementara itu, Kalbar menghadapi area kebakaran paling luas.
Kekeringan Hambat Pemadaman
Kondisi lapangan turut menyulitkan petugas ketika menangani titik api. Kapusdatin BNPB Berton Pandjaitan menyebut kekeringan sebagai salah satu kendala utama. Minimnya hujan membuat kondisi lahan semakin kering dan menyulitkan pencarian sumber air. Karena itu, petugas membutuhkan dukungan infrastruktur air pada sejumlah wilayah.
“Pertama, kekeringan dengan banyak hari tanpa hujan. Kesulitan mendapatkan air di lapangan, termasuk di Kalsel. Butuh sumur dan normalisasi kanal,” ujarnya.
Berton menjelaskan kebutuhan air menjadi persoalan penting dalam pemadaman karhutla. Kondisi tersebut juga muncul di Kalimantan Selatan. Petugas membutuhkan sumur dan normalisasi kanal untuk mendukung operasi pemadaman. Langkah tersebut dapat membantu petugas memperoleh sumber air lebih dekat dengan lokasi kebakaran.
Empat Korporasi Masuk Penyelidikan
Di sisi lain, pemerintah juga menelusuri dugaan pelanggaran hukum terkait karhutla. Mensesneg Prasetyo Hadi sebelumnya menyebut empat korporasi masuk proses penyelidikan. Penyelidikan tersebut berlangsung di Kalimantan Barat. Pemerintah mengambil langkah itu sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
“Ya, yang tadi dilaporkan ada empat korporasi yang sedang dalam proses penyelidikan. Di Kalimantan Barat,” kata Pras kepada wartawan di Bandara Tjilik Riwut, Palangka Raya, Kalimantan Tengah.
Pras menyebut Prabowo menekankan penindakan tegas dalam dua rapat terbatas pada hari yang sama. Presiden mendorong aparat menindak pihak yang terbukti melanggar hukum. Kebijakan tersebut mencakup pelaku perorangan maupun korporasi. Pemerintah juga menyoroti pihak yang memberi arahan untuk melakukan pembakaran.
“Salah satu penekanan dari Bapak Presiden dan kita semua bahwa bilamana ditemukan ada tindak-tindak pidana yang memang itu melanggar dan menyebabkan terjadinya kebakaran itu harus ditindak baik perorangan maupun korporasi-korporasi maupun individu-individu,” kata Pras.
Pras kemudian menegaskan pemerintah juga menyasar pihak yang memberikan perintah pembakaran. Penindakan dapat menyasar pihak yang mengarahkan pembukaan lahan melalui pembakaran. Pemerintah ingin memastikan proses hukum berjalan jika aparat menemukan unsur pidana. Dengan demikian, penanganan karhutla tidak hanya berfokus pada pemadaman api.
“Atau siapa pun yang memberikan arahan atau perintah untuk melakukan pembakaran atau melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar,” lanjut Pras.
Data BNPB menunjukkan penanganan karhutla masih menghadapi tantangan besar. Luas area terbakar mencapai sekitar 72.798,73 hektare pada enam provinsi. Selain pemadaman, pemerintah juga menelusuri dugaan pelanggaran hukum terkait kebakaran. Langkah penegakan hukum akan menyasar pihak yang terbukti terlibat dalam tindak pidana karhutla. Dengarkabar.com (LN/*)
Komentar