Dengarkabar.com – Biaya balik nama kendaraan 2026 masih menjadi perhatian masyarakat yang hendak membeli kendaraan bekas. Meski pemerintah telah menghapus Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) untuk kendaraan bekas, pemilik kendaraan tetap wajib membayar sejumlah biaya administrasi lainnya saat mengurus proses balik nama.
Besaran biaya yang harus dibayarkan juga berbeda-beda. Nilainya bergantung pada jenis kendaraan, wilayah pendaftaran, serta besaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang melekat pada kendaraan tersebut.
BBNKB Kendaraan Bekas Resmi Dihapus
Penghapusan BBNKB kendaraan bekas kini berlaku di seluruh provinsi di Indonesia. Kebijakan tersebut merupakan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD).
Dalam Pasal 12 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2022 dijelaskan bahwa objek Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor hanya berlaku untuk penyerahan pertama atas kendaraan bermotor. Dengan demikian, kendaraan baru tetap dikenai BBNKB, sedangkan transaksi kendaraan bekas tidak lagi dibebani biaya tersebut.
Kebijakan ini diharapkan dapat meringankan beban masyarakat sekaligus mendorong kepatuhan dalam mengurus administrasi kepemilikan kendaraan.
Biaya yang Tetap Dibayar Saat Balik Nama
Walaupun BBNKB telah dihapus, proses balik nama kendaraan tidak sepenuhnya gratis. Pemilik kendaraan tetap harus melunasi sejumlah biaya yang berkaitan dengan administrasi dan perpajakan.
Biaya tersebut meliputi penerbitan dokumen kendaraan baru, pembayaran pajak kendaraan, hingga biaya mutasi apabila kendaraan berpindah wilayah registrasi.
Berikut rincian biaya yang masih berlaku pada 2026.
1. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Opsen PKB
PKB beserta opsennya disesuaikan dengan nilai jual kendaraan yang menjadi dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor (DP PKB). Besaran pajak setiap kendaraan berbeda sehingga nominal yang dibayarkan tidak sama.
Pemilik kendaraan dapat melihat perkiraan nilai PKB pada lembar STNK. Apabila terdapat tunggakan pajak dari tahun sebelumnya, maka akan dikenakan denda sesuai ketentuan yang berlaku.
2. SWDKLLJ
Selain pajak kendaraan, pemilik juga wajib membayar Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ).
Tarif SWDKLLJ sebesar Rp143.000 untuk mobil dan Rp35.000 untuk sepeda motor.
3. Biaya Penerbitan STNK
Penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) baru juga dikenakan biaya administrasi.
- Kendaraan roda empat atau lebih: Rp200.000
- Sepeda motor: Rp100.000
4. Biaya Penerbitan TNKB
Pemilik kendaraan juga perlu membayar biaya penerbitan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) atau pelat nomor.
- Kendaraan roda empat atau lebih: Rp100.000
- Sepeda motor: Rp60.000
5. Biaya Penerbitan BPKB
Penerbitan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) baru dikenakan tarif sebagai berikut:
- Mobil: Rp375.000
- Sepeda motor: Rp225.000
6. Biaya Mutasi Kendaraan
Biaya mutasi hanya dikenakan apabila kendaraan dipindahkan ke wilayah registrasi yang berbeda.
Rinciannya meliputi:
- Kendaraan roda empat atau lebih: Rp250.000
- Sepeda motor: Rp150.000
Penghapusan BBNKB membuat biaya balik nama kendaraan bekas pada 2026 menjadi lebih ringan dibandingkan sebelumnya. Namun, masyarakat tetap perlu menyiapkan anggaran untuk membayar PKB, SWDKLLJ, penerbitan STNK, TNKB, BPKB, serta biaya mutasi apabila kendaraan berpindah daerah.
Sebelum mengurus balik nama, pemilik kendaraan sebaiknya memastikan seluruh kewajiban pajak telah dipenuhi agar proses administrasi berjalan lancar dan tidak dikenai denda tambahan.
Komentar