Dengarkabar.com – Malaysia menutup 591 sekolah di Sarawak pada Jumat, 21 Agustus 2026. Kebijakan tersebut muncul setelah kualitas udara memburuk dalam beberapa hari terakhir. Pemerintah setempat mengambil langkah itu untuk melindungi kesehatan siswa.
Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak mengumumkan penghentian sementara pembelajaran tatap muka. Langkah tersebut berlaku di Kuching, Samarahan, Serian, Sri Aman, dan Betong. JPN Sarawak merespons kondisi Indeks Pencemaran Udara yang masuk kategori tidak sehat. Karena itu, sekolah menghentikan kegiatan belajar secara langsung untuk sementara.
JPN Sarawak memberlakukan kebijakan tersebut pada 20 hingga 21 Agustus 2026. Kebijakan itu mencakup 509 sekolah dasar dengan 107.590 siswa. Selain itu, sebanyak 82 sekolah menengah dengan 89.733 siswa ikut terdampak. Secara keseluruhan, kebijakan tersebut mencakup 591 sekolah dan 197.323 siswa.
“Berlangsung efektif mulai 20 hingga 21 Agustus 2026. Penutupan ini melibatkan 509 sekolah dasar dengan 107.590 siswa dan 82 sekolah menengah dengan 89.733 siswa,” demikian pernyataan JPN Sarawak. Pernyataan tersebut menjelaskan skala penghentian pembelajaran tatap muka. Pemerintah Sarawak mengambil langkah tersebut setelah kualitas udara memburuk.
Serian Menghadapi Polusi Terparah
Serian menjadi wilayah Sarawak yang menghadapi kondisi udara paling buruk. Wilayah tersebut berbatasan langsung dengan Kalimantan Barat, Indonesia. Data Sistem Pengelolaan Indeks Pencemaran Udara Malaysia atau APIMS menunjukkan angka API 191. Angka tersebut masuk kategori tidak sehat dalam sistem pengukuran Malaysia.
Selain Serian, sejumlah wilayah Sarawak juga mencatat kualitas udara tidak sehat. Kuching mencatat API 181, sedangkan Samarahan mencapai 178. Sri Aman mencatat angka 174 dan Sarikei mencapai 171. Sementara itu, Sibu mencatat API 160.
Samalaju, Bintulu, dan Mukah masing-masing mencatat API 156. Miri juga mencatat angka 151 pada periode pemantauan tersebut. Sehari sebelumnya, Serian bahkan mencatat API mencapai 239. Angka itu masuk kategori sangat tidak sehat.
Malaysia menggunakan beberapa tingkat kategori dalam mengukur kualitas udara. API 0-50 masuk kategori baik dalam sistem tersebut. Selanjutnya, angka 51-100 masuk kategori sedang dan 101-200 tergolong tidak sehat. Kemudian, angka 201-300 masuk kategori sangat tidak sehat, sedangkan angka di atas 300 tergolong berbahaya.
Titik Panas Kalimantan Berdekatan dengan Sarawak
Data satelit Fire Information for Resource Management System atau FIRMS milik NASA menunjukkan aktivitas kebakaran meluas. Data tersebut menunjukkan banyak titik panas di wilayah Kalimantan pada Kamis, 20 Agustus. Titik panas terlihat padat di kawasan Indonesia yang berdekatan dengan perbatasan Sarawak. Kondisi itu memperkuat perhatian terhadap potensi asap lintas negara.
Kabut asap lintas batas kembali menjadi persoalan yang berulang di kawasan Asia Tenggara. Fenomena tersebut biasanya memburuk saat musim kemarau berlangsung panjang. Kebakaran hutan dan lahan gambut dapat menghasilkan asap dalam jumlah besar. Angin kemudian membawa asap menuju wilayah negara tetangga.
Menteri Sumber Daya Alam dan Kelestarian Lingkungan Malaysia Arthur Joseph Kurup menyampaikan perkembangan tersebut. Menurutnya, pemerintah Malaysia memantau kondisi kabut asap sejak 8 Agustus. Pemantauan mencakup Sarawak dan sejumlah wilayah di Semenanjung Malaysia. Pemerintah juga terus berkoordinasi untuk menghadapi potensi peningkatan polusi.
Malaysia, Brunei Darussalam, Indonesia, Singapura, Thailand, dan Timor-Leste bertemu di Bali pada 8-9 Juli. Pertemuan tersebut membahas strategi pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Negara-negara tersebut juga meninjau langkah menghadapi polusi asap lintas batas. Karhutla menjadi salah satu penyebab utama persoalan tersebut.
Kurup juga bertemu dengan Menteri Lingkungan Hidup Indonesia untuk membahas titik panas. Pertemuan itu bertujuan memperkuat koordinasi penanganan kebakaran. Menurut Kurup, ASEAN telah mengaktifkan Status Siaga Tingkat 2 sejak 3 Agustus. Ketentuan tersebut mengacu pada Perjanjian ASEAN tentang Pencemaran Asap Lintas Batas.
“Negara-negara anggota diwajibkan menyampaikan laporan harian mengenai langkah-langkah penanggulangan yang dilakukan,” ujar Kurup. Pernyataan tersebut menunjukkan pentingnya pemantauan bersama antarnegara. Selain itu, laporan harian membantu negara anggota mengikuti perkembangan kondisi. Kerja sama regional menjadi bagian penting dalam penanganan asap lintas batas.
Sejarah Panjang Kabut Asap Asia Tenggara
Asia Tenggara pernah menghadapi salah satu krisis kabut asap terburuk pada 1997-1998. Fenomena El Nino saat itu memperpanjang kondisi kekeringan di sejumlah wilayah. Praktik pembakaran lahan kemudian memicu kebakaran dalam skala besar. Puluhan juta penduduk ikut merasakan dampak asap dan partikel berbahaya.
Krisis tersebut mendorong negara-negara ASEAN menyusun kesepakatan bersama. Negara-negara anggota menandatangani Perjanjian ASEAN tentang Pencemaran Asap Lintas Batas di Kuala Lumpur pada 2002. Perjanjian itu mengatur pencegahan dan pemantauan kebakaran. Selain itu, negara anggota perlu berbagi data dan memperkuat koordinasi saat keadaan darurat.
Perjanjian tersebut mulai berlaku pada 2003. Namun, Indonesia baru meratifikasinya pada 2014. Indonesia menjadi salah satu negara utama yang menghadapi persoalan kebakaran hutan dan lahan. Meski demikian, perjanjian tersebut belum sepenuhnya menghentikan kabut asap besar di kawasan.
Kebakaran besar kembali terjadi pada 2015. Saat itu, sekitar 2,6 juta hektare hutan dan lahan gambut di Indonesia terbakar. Asap kemudian menyebar ke Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, dan Thailand bagian selatan. Sebagian wilayah Filipina selatan juga merasakan dampak asap tersebut.
Karhutla Kalimantan Kembali Meningkat
Karhutla yang terus berlangsung membuka kemungkinan munculnya kembali krisis serupa. Pada 21 Agustus 2026, satelit NASA-NOAA mencatat 1.842 titik panas di lima provinsi Kalimantan. Kalimantan Tengah mencatat jumlah tertinggi dengan 976 titik panas. Kalimantan Barat menyusul dengan 489 titik panas.
Kalimantan Timur mencatat 237 titik panas pada periode tersebut. Selanjutnya, Kalimantan Selatan mencatat 125 titik panas. Kalimantan Utara mencatat jumlah paling sedikit dengan 15 titik panas. Data tersebut menunjukkan tingginya aktivitas panas di sejumlah wilayah Kalimantan.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB juga mencatat sejumlah kejadian karhutla. Di Kalimantan Timur, kebakaran terjadi di Kabupaten Paser. Kebakaran melanda Kecamatan Tanah Grogot, Batu Sopang, dan Batu Engau. Api membakar semak belukar serta lahan gambut di wilayah tersebut.
“Luas lahan terbakar mencapai 25,29 hektare,” kata Pelaksana Tugas Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan. BNPB terus memantau perkembangan kebakaran di sejumlah wilayah. Pemerintah daerah juga menghadapi tantangan pemadaman pada area yang rawan terbakar. Kondisi lahan gambut turut meningkatkan risiko penyebaran api.
Kabupaten Kutai Kartanegara juga menghadapi karhutla cukup masif. Pada 19 Agustus 2026, kebakaran melanda enam kecamatan di wilayah tersebut. Total luas lahan terbakar mencapai 49,55 hektare. Kondisi tersebut menambah daftar kejadian karhutla di Kalimantan Timur.
Di Kalimantan Utara, karhutla terjadi di Kabupaten Bulungan. Api mulai muncul pada 13 Agustus 2026 di Desa Apung, Kecamatan Tanjung Selor. Kebakaran tersebut menghanguskan sedikitnya empat hektare lahan. Pemerintah terus melakukan penanganan untuk mencegah perluasan area terdampak.
BNPB Kerahkan Puluhan Pesawat dan Helikopter
BNPB mengerahkan 39 unit pesawat dan helikopter untuk menghadapi karhutla. Armada tersebut mendukung operasi modifikasi cuaca atau OMC. Selain itu, pesawat dan helikopter menjalankan water bombing serta patroli udara. Operasi tersebut mencakup Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat.
Di Riau, satgas udara mengoperasikan satu helikopter patroli. Tim juga mengoperasikan satu armada untuk OMC dan lima unit water bombing. Selanjutnya, Jambi menggunakan satu helikopter patroli dan satu unit OMC. Tim Jambi juga mengoperasikan dua unit water bombing.
Sumatera Selatan mendapat dukungan satu helikopter patroli dan satu unit OMC. BNPB juga mengoperasikan tujuh unit water bombing di wilayah tersebut. Sementara itu, Kalimantan Selatan menggunakan satu helikopter patroli dan satu unit OMC. Wilayah tersebut juga mendapat dukungan tiga unit water bombing.
Tim udara menggunakan pesawat Cessna Caravan 208 untuk mendukung patroli. Sementara itu, helikopter Sikorsky Black Hawk mendukung operasi water bombing. Kalimantan Tengah mendapat satu helikopter patroli dan satu unit OMC. Wilayah tersebut juga menggunakan empat unit water bombing.
Kalimantan Barat mendapat dukungan dua helikopter patroli. Satgas udara juga menggunakan satu unit OMC di wilayah tersebut. Selain itu, BNPB mengoperasikan lima unit water bombing. Operasi udara tersebut bertujuan menekan penyebaran karhutla di sejumlah titik.
Walhi Temukan Banyak Titik Panas di Area Konsesi
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau Walhi turut menganalisis perkembangan titik panas di Indonesia. Analisis tersebut mencatat 118.420 titik panas sejak 1 Januari hingga 27 Juli 2026. Kalimantan Barat menjadi provinsi dengan jumlah titik panas tertinggi. Wilayah tersebut mencatat 17.236 titik panas dengan luas indikatif karhutla mencapai 28.680 hektare.
Secara keseluruhan, Pulau Kalimantan mencatat 34.262 titik panas. Luas indikatif karhutla di pulau tersebut mencapai 33.837 hektare. Temuan Walhi menunjukkan konsentrasi titik panas yang cukup besar. Data itu juga memperlihatkan tantangan pengendalian karhutla di kawasan tersebut.
Walhi menemukan 25.524 titik panas berada dalam kawasan konsesi perusahaan. Jumlah tersebut mencapai sekitar 74 persen dari seluruh titik panas di Kalimantan. Sebanyak 10.739 titik panas berada dalam hak guna usaha perkebunan kelapa sawit. Selanjutnya, 7.880 titik panas berada di area konsesi pertambangan.
Sementara itu, 6.905 titik panas berada dalam konsesi perizinan berusaha pemanfaatan hutan atau PBPH. Temuan tersebut memperlihatkan besarnya aktivitas kebakaran di area konsesi. Karena itu, pengawasan kawasan konsesi menjadi bagian penting dalam pencegahan karhutla. Pemerintah dan pemegang izin perlu memperkuat pengendalian kebakaran di lapangan.
Kabut asap yang mencapai Sarawak menunjukkan dampak karhutla tidak berhenti pada batas negara. Penutupan ratusan sekolah memperlihatkan langsung dampak kualitas udara terhadap aktivitas masyarakat. Di sisi lain, tingginya titik panas membuat penanganan membutuhkan kerja sama lintas wilayah. Malaysia dan Indonesia kini menghadapi kebutuhan memperkuat koordinasi agar kabut asap tidak kembali meluas. (LN/*)
Komentar