Dengarkabar.com — Pemerintah kembali membahas pembatasan pembelian BBM bersubsidi Pertalite bagi masyarakat mampu. Rencana tersebut menyasar kelompok masyarakat dalam desil 9-10. Dengan kebijakan itu, kelompok tersebut berpotensi tidak lagi membeli Pertalite bersubsidi.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia membahas rencana tersebut bersama Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Keduanya menggelar rapat pada Selasa, 11 Agustus. Pertemuan itu turut membahas perubahan pola penyaluran subsidi energi agar lebih tepat sasaran.
Pembatasan Pertalite Bertahap
Purbaya mengatakan pemerintah berencana menerapkan pembatasan Pertalite secara bertahap. Namun, pemerintah belum menetapkan waktu pelaksanaan secara pasti. Sebab, kementerian terkait masih membahas teknis penerapan kebijakan tersebut.
“Tadi kita membahas kemungkinan implementasi pembatasan subsidi Pertalite untuk yang tingkat atas, mungkin yang kuartil 9-10, supaya nanti, bukan sekarang, ya, beberapa bulan kemudian kita bisa kurangin secara bertahap,” ungkapnya kepada awak media di kantor Kemenkeu, Selasa (11/8).
Menurut Purbaya, Pertamina sudah memiliki sistem untuk menjalankan pembatasan tersebut. Ia juga mengaku sudah melihat langsung sistem yang dikembangkan perusahaan tersebut. Karena itu, pemerintah menilai sistem tersebut siap menjalankan kebijakan pembatasan.
“Kita sudah menguji sistem, Pertamina punya sistem, saya sudah melihat sistemnya. Mereka bisa saja yang di desil 9-10 enggak bisa beli yang bersubsidi. Dia mesti bayar harga Pertamax atau yang lain,” imbuhnya.
Meski begitu, Purbaya belum menyebut potensi pengurangan jumlah konsumen Pertalite. Pemerintah juga belum menghitung secara pasti pengurangan subsidi setelah kebijakan berlaku. Selain itu, pemerintah masih mempertimbangkan perkembangan harga minyak mentah dunia.
Harga minyak mentah global saat ini masih bergerak pada kisaran USD 80-100 per barel. Kondisi tersebut dapat memengaruhi realisasi penyaluran subsidi energi sepanjang tahun ini. Oleh karena itu, pemerintah masih mempelajari dampak kebijakan tersebut.
“Konsumsi mungkin tetap akan sama, cuma subsidi akan berkurang karena sebagian terpaksa beli yang tidak bersubsidi kan. Kita lihat nanti seperti apa, kita sedang pelajari sistemnya yang jelas saya sudah lihat sistemnya bisa dijalankan mobil per mobil atau desil per desil, yang jelas kita incar adalah yang atas aja supaya mereka beli sesuai dengan kemampuan mereka,” tegas Purbaya.
Pemerintah Soroti Ketepatan Subsidi
Sementara itu, Bahlil menyebut pemerintah ingin mengubah pola penyaluran subsidi energi. Pemerintah menilai sebagian subsidi selama ini belum menyasar kelompok yang tepat. Karena itu, pemerintah mulai membahas mekanisme pembatasan berdasarkan kemampuan ekonomi dan jenis kendaraan.
“Selama ini, kan, kita tahu teman-teman, sebagian subsidi tidak tepat sasaran. Masa orang kaya harus kita subsidi, contoh Pertalite, desil 9, desil 10 masih dapat subsidi. Nah ini yang kita mulai bahas sistemnya segala macam,” tutur Bahlil.
Bahlil menilai masyarakat mampu tidak semestinya menerima subsidi BBM. Ia mencontohkan pemilik kendaraan mewah yang masih menggunakan Pertalite. Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan perlunya perbaikan sasaran subsidi.
Pemerintah juga ingin menekan beban subsidi energi yang terus membengkak. Terlebih, kenaikan harga minyak mentah global dapat menambah tekanan terhadap anggaran negara. Namun, Bahlil memastikan pemerintah tidak berencana menaikkan harga BBM subsidi.
“Nanti, kan, ada jenis kendaraan. Jangan pakai BMW, pakai Mercy, masa pakai minyak subsidi. Itu yang dimaksudkan oleh Pak Menteri tadi. Yang kedua, saya sama Pak Menteri bersepakat bahwa harga ICP dunia yang tidak menentu sampai dengan sekarang, kami punya komitmen atas dasar perintah Bapak Presiden bahwa harga BBM subsidi tidak akan naik,” tegas Bahlil.
Dengan demikian, pemerintah kini berfokus memperbaiki sasaran penerima subsidi. Pembatasan dapat menyasar masyarakat dalam desil 9-10 secara bertahap. Pemerintah juga memastikan kebijakan tersebut tidak menaikkan harga BBM subsidi. (LN/*)
Komentar