Dengarkabar.com – mengungkap bahwa harga Pertalite yang masyarakat bayar di SPBU sebesar Rp10.000 per liter belum mencerminkan harga keekonomian. Pemerintah masih menahan harga jual melalui mekanisme kompensasi. Karena itu, APBN menanggung selisih antara harga jual dan harga sebenarnya. Kebijakan tersebut bertujuan menjaga daya beli masyarakat sekaligus menopang stabilitas ekonomi nasional.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menjelaskan pemerintah terus mengalokasikan subsidi dan kompensasi energi. Ia menyampaikan penjelasan itu dalam acara Ngobrol Seru by IDN Times bertajuk Subsidi Energi dan Ketahanan Energi: Menata Reformasi Subsidi untuk Indonesia yang Lebih Tangguh. Menurutnya, masyarakat hanya membayar sebagian dari harga keekonomian Pertalite. Sementara itu, APBN menanggung kekurangan biaya tersebut.
“Tadi pagi ngisi nggak? Rp10.000, masih Rp10.000, tapi sesungguhnya harga sesungguhnya di atas Rp10.000 ke harga yang sebenarnya itu dibayar oleh APBN,” kata Suahasil.
APBN Menanggung Selisih Harga Energi
Pemerintah tidak hanya memberikan kompensasi untuk Pertalite. Pemerintah juga menyalurkan subsidi bagi solar, LPG tabung 3 kilogram, serta minyak tanah. Selain itu, pemerintah memberikan subsidi dan kompensasi tarif listrik bagi kelompok pelanggan tertentu. Dengan langkah tersebut, masyarakat tetap menikmati harga energi di bawah nilai keekonomian.
Solar memiliki harga keekonomian Rp16.538 per liter. Namun, masyarakat hanya membayar Rp6.800 per liter. Karena itu, APBN menanggung Rp9.738 per liter atau sekitar 59 persen. Pemerintah memperkirakan program tersebut menjangkau sekitar 4 juta kendaraan.
Pertalite memiliki harga keekonomian Rp13.794 per liter. Namun, masyarakat tetap membeli dengan harga Rp10.000 per liter. Dengan demikian, APBN menanggung selisih Rp3.794 per liter atau sekitar 28 persen. Pemerintah memperkirakan kebijakan tersebut memberi manfaat kepada sekitar 157,4 juta kendaraan.
Minyak tanah memiliki harga keekonomian Rp17.161 per liter. Namun, masyarakat hanya membayar Rp2.500 per liter. Karena itu, APBN menanggung Rp14.661 per liter atau sekitar 85 persen. Pemerintah memperkirakan sekitar 1,8 juta rumah tangga menerima manfaat tersebut.
Untuk LPG tabung 3 kilogram, harga keekonomian mencapai Rp47.929 per tabung. Namun, harga jual eceran tingkat agen tetap Rp12.750 per tabung. Akibatnya, APBN menanggung Rp35.179 per tabung atau sekitar 73 persen. Pemerintah memperkirakan sekitar 41,5 juta pelanggan menerima manfaat program ini.
Pelanggan rumah tangga 900 VA bersubsidi menikmati tarif listrik Rp605 per kWh. Padahal, harga keekonomian listrik mencapai Rp2.046 per kWh. Karena itu, APBN menanggung Rp1.441 per kWh atau sekitar 70 persen. Pemerintah memperkirakan sekitar 42,6 juta pelanggan memperoleh manfaat subsidi tersebut.
Sementara pelanggan rumah tangga 900 VA non-subsidi membayar tarif Rp1.352 per kWh. Nilai tersebut masih berada di bawah harga keekonomian Rp2.046 per kWh. Oleh sebab itu, APBN menanggung kompensasi sebesar Rp694 per kWh atau sekitar 34 persen. Pemerintah memperkirakan sekitar 53,2 juta pelanggan menerima kompensasi tersebut.
Subsidi Menjaga Stabilitas Ekonomi
Pemerintah memanfaatkan subsidi dan kompensasi energi untuk menjaga harga komoditas penting tetap stabil. Kebijakan itu mencakup BBM, LPG, minyak tanah, serta listrik. Selain membantu masyarakat, langkah tersebut juga memberi kepastian bagi pelaku usaha. Dengan begitu, aktivitas ekonomi dapat berjalan lebih terencana.
Suahasil menegaskan stabilitas harga energi menjadi faktor penting bagi perekonomian nasional. Menurutnya, kenaikan harga energi yang tidak terkendali dapat mengganggu perencanaan usaha maupun keuangan rumah tangga. Karena itu, pemerintah terus mengoptimalkan APBN untuk menjaga harga energi tetap stabil. Langkah tersebut juga mendukung daya beli masyarakat di tengah berbagai tantangan ekonomi.
“Fungsi subsidi energi agar beberapa komoditas energi yang mempengaruhi betul-betul kehidupan ekonomi masyarakat kita itu harganya stabil. Apa saja yang distabilkan harganya itu? Pertama, untuk kelompok bahan bakar BBM itu yang Pertalite, stabil harganya,” kata Suahasil.
Informasi ekonomi, kebijakan pemerintah, dan perkembangan nasional lainnya dapat Anda ikuti melalui Dengarkabar.com. (LN/*)
Komentar