Dengarkabar.com – Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade meminta aparat penegak hukum mengambil langkah tegas terhadap pihak-pihak yang diduga mengganggu pembangunan Flyover Sitinjau Lauik di Kota Padang, Sumatera Barat. Desakan itu disampaikan setelah kembali muncul gangguan terhadap proyek strategis nasional yang dinilai penting bagi keselamatan dan kelancaran transportasi masyarakat.
Andre turun langsung meninjau lokasi proyek di kawasan Panorama I, Lubuk Kilangan, Senin (8/6/2026). Dalam kunjungan tersebut, ia didampingi Kepala Seksi Preservasi BPJN Sumatera Barat Siska Martha Sari dan disambut Direktur PT Hutama Panorama Sitinjau Lauik (HPSL) Michael Arthur Paulus Rumenser. Sejumlah perwira Polda Sumbar juga hadir di lokasi.
Menurut Andre, kunjungan itu dilakukan untuk memastikan kondisi proyek sekaligus memperoleh penjelasan langsung dari pihak pelaksana terkait berbagai hambatan yang terjadi di lapangan.
“Kedatangan saya hari ini karena kita mendengar ada hambatan yang dialami oleh Hutama Karya atau HPSL sebagai pelaksana pembangunan Flyover Sitinjau Lauik. Karena itu saya ingin melihat langsung kondisi di lapangan dan mendengar penjelasan dari pihak pelaksana proyek,” kata Andre.
Gangguan Berulang Hambat Pembangunan
Andre mengungkapkan, gangguan terhadap proyek tersebut bukan kali pertama terjadi. Sebelumnya, persoalan serupa sempat menyebabkan pekerjaan konstruksi tertunda sekitar satu setengah bulan.
Ia mengapresiasi langkah cepat aparat kepolisian yang kala itu berhasil mengendalikan situasi sehingga pembangunan dapat kembali berjalan sesuai rencana.
“Alhamdulillah waktu itu tindak cepat kepolisian bisa menyelesaikan persoalan sehingga pekerjaan dapat dilanjutkan kembali,” ujarnya.
Namun demikian, Andre menyayangkan munculnya kembali insiden serupa pada Sabtu lalu. Berdasarkan informasi yang diterimanya, gangguan terbaru diduga melibatkan pihak yang sama dengan kejadian sebelumnya. Bahkan disebutkan ada sejumlah orang yang datang ke lokasi proyek sambil membawa senjata tajam dan melakukan intimidasi terhadap pekerja.
Minta Laporan Polisi dan Penegakan Hukum
Menanggapi kejadian tersebut, Andre meminta PT Hutama Karya maupun HPSL segera berkoordinasi dengan kepolisian dan membuat laporan resmi. Menurutnya, tindakan yang menghambat pembangunan tidak boleh dibiarkan tanpa proses hukum.
“Saya meminta HK segera berkoordinasi dengan polisi untuk membuat laporan. Harus ada penegakan hukum. Negara tidak boleh kalah dengan tindakan-tindakan anarkis yang menghambat pembangunan,” tegasnya.
Ketua DPD Partai Gerindra Sumatera Barat itu menilai persoalan tersebut memiliki dampak yang lebih luas dibanding sekadar sengketa di lokasi proyek. Ia khawatir kejadian serupa dapat menjadi preseden buruk bagi iklim investasi dan pembangunan infrastruktur di daerah.
Soroti Klaim Lahan yang Dipersoalkan
Berdasarkan kronologi yang diterimanya, Andre menyebut pihak yang mengklaim lahan tersebut tidak memiliki alas hak yang sah atas tanah yang dipersoalkan.
“Apalagi kita sudah mendengar kronologis dari awal sampai akhir. Untuk tanah ini, pelaku atas nama Maimunah tidak punya alas hak atas tanah tersebut. Sudah saatnya Polda Sumbar mengambil tindakan tegas,” katanya.
Ia menegaskan, persoalan seperti ini harus segera diselesaikan agar tidak menghambat proyek-proyek strategis lain yang akan dibangun di Sumatera Barat pada masa mendatang.
Menurut Andre, pemerintah ke depan juga akan mengembangkan berbagai proyek infrastruktur bernilai besar, termasuk pembangunan jalan tol yang investasinya jauh lebih tinggi dibandingkan Flyover Sitinjau Lauik.
“Ini harus cepat diantisipasi. Nanti akan ada pembangunan jalan tol yang nilainya jauh lebih besar. Kalau tanah kosong yang tidak ada penghuninya tiba-tiba diklaim seseorang lalu pembangunan dihentikan, tentu ini menjadi persoalan serius. Jangan sampai kejadian seperti ini terulang pada proyek-proyek lain,” ujarnya.
Minta Dukungan Seluruh Pemangku Kepentingan
Andre juga meminta perhatian khusus dari Kapolda Sumbar, Kapolres setempat, Pemerintah Kota Padang, hingga Pemerintah Provinsi Sumatera Barat agar pembangunan flyover dapat berlangsung tanpa hambatan.
Menurutnya, jalur Sitinjau Lauik memiliki peran vital sebagai penghubung utama yang selama ini dikenal memiliki tingkat risiko kecelakaan cukup tinggi.
“Saya minta atensi dari Kapolda dan Kapolres. Pemda dan Pemprov juga harus memberikan perhatian terhadap persoalan ini karena jalur Sitinjau Lauik sangat vital bagi masyarakat Sumatera Barat,” katanya.
HPSL Siapkan Langkah Hukum
Sementara itu, Direktur PT Hutama Panorama Sitinjau Lauik (HPSL) Michael Arthur Paulus Rumenser menyatakan pihaknya akan menindaklanjuti arahan Andre dengan berkonsultasi ke Polda Sumbar terkait langkah hukum yang akan ditempuh.
Ia menjelaskan bahwa hingga saat ini perusahaan belum membuat laporan resmi karena persoalan sebelumnya masih berada dalam proses konsinyasi dan terdapat jaminan pelaksanaan eksekusi apabila muncul gangguan.
“Saat itu belum kita laporkan secara hukum karena sedang dalam proses konsinyasi. Namun sesuai arahan Pak Andre, kami akan berkonsultasi dengan Polda Sumbar dan menyiapkan laporan yang diperlukan,” ujar Michael.
Menurutnya, insiden terbaru berbeda dengan persoalan konsinyasi yang sedang berjalan karena telah berdampak langsung terhadap aktivitas proyek dan keselamatan pekerja.
“Kejadian kedua ini di luar persoalan konsinyasi. Saat itu ada pengukuran yang sedang dilakukan dan beberapa pekerja dihalangi sehingga pekerjaan terhenti. Bahkan ada ancaman terhadap karyawan yang sedang bekerja,” katanya.
Polda Sumbar Tambah Pengamanan
Kasubdit Pengawasan dan Pengamanan Objek Vital (Waser Ditpamobvit) Polda Sumbar AKBP Sumintak membenarkan bahwa pihak kontraktor sebelumnya telah diarahkan untuk membuat laporan kepada kepolisian.
Ia menjelaskan bahwa saat insiden terjadi, tim proyek bersama unsur Kerapatan Adat Nagari (KAN) Lubuk Kilangan tengah melakukan pengukuran lokasi disposal atau area pembuangan material hasil pekerjaan konstruksi.
“Saat itu sedang dilakukan pengukuran lokasi disposal antara pihak KAN Lubuk Kilangan dengan HK. Kemudian yang bersangkutan datang ke lokasi dan terjadi gangguan terhadap aktivitas yang sedang berlangsung,” ujarnya.
Untuk mencegah gangguan serupa terulang, Polda Sumbar berencana menambah personel pengamanan di sekitar area proyek sehingga pekerjaan konstruksi dapat berlangsung lebih aman dan lancar.
Proyek Vital untuk Keselamatan Transportasi
Flyover Sitinjau Lauik merupakan salah satu proyek strategis nasional yang diharapkan mampu meningkatkan keselamatan pengguna jalan di jalur Padang–Solok. Infrastruktur ini juga ditujukan untuk memperlancar arus transportasi sekaligus mengurangi risiko kecelakaan pada salah satu ruas jalan paling ekstrem di Sumatera Barat.
Dengan progres pembangunan yang terus berjalan, dukungan seluruh pihak dinilai menjadi faktor penting agar proyek dapat selesai tepat waktu dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. (LLN/*)
Komentar