Dengarkabar.com – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi perhatian publik setelah muncul dugaan penyimpangan dalam pengadaan barang operasional oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Salah satu yang menjadi sorotan adalah pengadaan motor listrik yang sebelumnya sempat viral karena digunakan untuk mendukung distribusi makanan bergizi di berbagai daerah.
Di tengah proses penyidikan kasus dugaan korupsi tersebut, motor listrik yang telah disalurkan ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dipastikan tetap digunakan untuk menunjang operasional distribusi program MBG.
Komisi IX DPR Mengaku Tidak Menerima Laporan Pengadaan
Wakil Ketua Komisi IX DPR, Yahya, menyatakan bahwa pihaknya tidak pernah memperoleh laporan maupun informasi terkait pengadaan barang yang dilakukan oleh BGN. Pengadaan tersebut mencakup berbagai perangkat operasional, mulai dari motor listrik, tablet, televisi, hingga sepatu.
“Komisi IX tidak pernah mendapat laporan dan informasi terkait dengan pengadaan barang yang dilakukan oleh BGN,” ujar Yahya kepada wartawan.
Pernyataan tersebut mencuat setelah aparat penegak hukum menetapkan sejumlah mantan pejabat BGN sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi tata kelola program MBG. Kondisi ini memicu pertanyaan mengenai mekanisme pengawasan serta transparansi penggunaan anggaran dalam program strategis nasional tersebut.
Tiga Mantan Pejabat BGN Jadi Tersangka
Dalam perkembangan penyidikan, tiga mantan pejabat BGN telah ditetapkan sebagai tersangka. Mereka adalah mantan Kepala BGN Dadan Hindayana, mantan Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya, serta Lodewyk Pusung.
Ketiganya diduga terlibat dalam praktik mark up anggaran pada pengadaan sejumlah barang operasional untuk mendukung pelaksanaan program MBG. Motor listrik yang digunakan dalam distribusi makanan bergizi termasuk dalam daftar pengadaan yang tengah ditelusuri penyidik.
Kasus ini menjadi perhatian karena menyangkut program pemerintah yang bertujuan meningkatkan pemenuhan gizi masyarakat, khususnya bagi kelompok sasaran penerima manfaat.
Kejagung Pastikan Motor Listrik Tidak Disita
Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung, Syarief Sulaeman Nahdi, menegaskan bahwa penyidik tidak berfokus pada penyitaan barang-barang yang telah digunakan di lapangan.
Menurut Syarief, motor listrik yang sudah didistribusikan ke berbagai daerah tetap dapat dimanfaatkan oleh SPPG untuk mendukung pelaksanaan program MBG.
“Kalau barang itu sudah sampai di daerah, sudah digunakan, tentu tidak akan kita lakukan penyitaan,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa tindakan penyitaan hanya dimungkinkan apabila diperlukan sebagai sampel dalam proses pembuktian perkara.
“Kalau penyitaan itu mungkin hanya digunakan sebagai sampel saja. Jadi tidak perlu semuanya disita,” jelasnya.
Dengan demikian, kendaraan operasional yang telah digunakan tidak akan ditarik dari lapangan sehingga distribusi makanan bergizi tetap berjalan sebagaimana mestinya.
“Semuanya bisa digunakan di daerah masing-masing,” tegas Syarief.
Transparansi Pengadaan Jadi Sorotan
Kasus ini semakin memperkuat tuntutan publik terhadap pentingnya tata kelola anggaran yang transparan dan akuntabel dalam pelaksanaan program pemerintah berskala nasional.
Pengadaan barang operasional, terutama yang melibatkan kendaraan listrik sebagai bagian dari upaya efisiensi dan dukungan terhadap penggunaan teknologi ramah lingkungan, membutuhkan pengawasan yang ketat agar terhindar dari potensi penyimpangan.
Di sisi lain, keberlanjutan distribusi Makan Bergizi Gratis tetap menjadi prioritas. Karena itu, keputusan untuk tetap mengoperasikan motor listrik yang telah berada di daerah dinilai penting agar pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu selama proses hukum berlangsung.
Perkembangan kasus dugaan korupsi ini juga menjadi pengingat bahwa keberhasilan program strategis pemerintah tidak hanya ditentukan oleh tujuan yang baik, tetapi juga oleh sistem pengelolaan anggaran yang terbuka, profesional, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. (LLN/*)
Komentar